Medan, -
Ketua Umum Barisan Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara (BMP Sumut), Rahmat Rizki Hasibuan, menyoroti kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sidongdong Desa Tanjung Marulak, Hulu Batang Pane, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Senin, 19 Januari, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka. (24/1)
Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar musibah, melainkan indikasi nyata dari kegagalan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjamin keselamatan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan yang layak.
Menurut Rahmat Rizki, keselamatan warga merupakan kewajiban mendasar pemerintah daerah. Namun hingga hari ini, akses jalan menuju Hulu Batang Pane masih berada dalam kondisi rusak parah, terjal, dan berbatu, tanpa standar keselamatan yang memadai. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan pembiaran kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Infrastruktur jalan bukan urusan teknis semata, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan politik pemerintah daerah. Ketika jalan dibiarkan membahayakan, maka nyawa rakyat dipertaruhkan oleh kelalaian kebijakan,” tegas Rahmat Rizki Hasibuan.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat Hulu Batang Pane tidak memiliki alternatif akses transportasi yang aman. Armada angkutan umum tetap dipaksakan melintasi jalur ekstrim karena tidak adanya intervensi serius dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam membangun akses jalan yang layak. Situasi ini menempatkan warga dalam risiko permanen yang seharusnya dapat dicegah.
Rahmat Rizki juga menyinggung bahwa Kabupaten Padang Lawas Utara telah berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007. Namun hampir dua dekade setelah pemekaran, sebagian wilayah masih tertinggal dan terisolasi akibat buruknya infrastruktur dasar. Fakta ini, menurutnya, menjadi catatan penting atas arah kebijakan pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Padang Lawas Utara.
Saat ini terdapat sekitar 20 desa di wilayah Hulu Batang Pane, di antaranya Rondaman Dolok, Lubuk Torop, Siombob, Tanjung Marulak, Ambasang Natigor, Napagadung Laut, Rampa Jae, Rampa Julu, Mananti, Paran Padang, Rahuning Jae, Botung, Sigimbal, Dolok Sae, Simasi, Sihapas-Hapas, Sungai Tolang, Losung Batu, Batu Mamak, dan Aek Gambir, yang masih merasakan dampak ketimpangan pembangunan tersebut.
Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, mulai dari terhambatnya akses pendidikan, buruknya layanan kesehatan, hingga meningkatnya beban ekonomi warga desa. Dalam struktur pemerintahan daerah, Bupati sebagai pengambil kebijakan tertinggi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kondisi ini.
“Ketika persoalan keselamatan publik terus berulang dan dibiarkan, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan mandat kepemimpinan. Diam dalam situasi seperti ini adalah bentuk pembiaran yang akan dinilai oleh rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmat Rizki menilai tragedi di Hulu Batang Pane seharusnya menjadi peringatan keras bagi Pemkab Padang Lawas Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur.
Mengabaikan kondisi jalan yang berpotensi merenggut nyawa warga, menurutnya, merupakan bentuk kelalaian yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun politik.
“Keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh alasan administratif atau retorika keterbatasan. Setiap risiko yang terus ditanggung masyarakat akibat jalan rusak adalah bagian dari tanggung jawab kebijakan Bupati dan pemerintah daerah, “ujarnya.
Rahmat Rizki menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap peristiwa tersebut tidak berhenti sebagai catatan kecelakaan semata, melainkan menjadi cermin bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menilai kembali keberpihakan kebijakannya.
“Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dibangun oleh Bupati Padang Lawas Utara, tetapi juga apa yang dibiarkan rusak dan berapa banyak resiko yang harus ditanggung rakyat akibat kelalaian kebijakan,” pungkas Rahmat Rizki Hasibuan, Ketua Umum BMP Sumut. (tim)
0 Komentar