FKMPP Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD sebagai "Pengkhianatan Reformasi", Sekjen FKMPP: Elit Jangan Merampas Daulat Rakyat!

 PADANG LAWAS,-

Forum Komunikasi Mahasiswa Pemerhati Padang Lawas (FKMPP) melontarkan kritik pedas terhadap munculnya kembali wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. FKMPP menilai gagasan tersebut bukan sekadar kemunduran demokrasi, melainkan bentuk "perselingkuhan politik" antara elit yang haus kekuasaan.

Ketua FKMPP, Hamdi Maulana Hsb, S.Sos, dengan tegas menyatakan bahwa jika wacana ini disahkan, maka demokrasi Indonesia sedang berada dalam kondisi gawat darurat. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran yang sering didengungkan hanyalah tameng untuk menutupi ketakutan elit politik terhadap suara murni rakyat.

"Jangan gunakan alasan penghematan biaya untuk merampas hak konstitusional rakyat! Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998. Rakyat Padang Lawas bukan objek yang bisa dipindah-tangankan hak suaranya kepada segelintir orang di parlemen. Mengembalikan Pilkada ke DPRD sama saja dengan menghidupkan kembali mayat hidup otoritarianisme," tegas Hamdi Maulana Hsb.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKMPP, Radjasa Hazairin Lubis, menyoroti potensi ledakan korupsi di tingkat daerah jika sistem ini dipaksakan. Ia memperingatkan bahwa tanpa keterlibatan langsung rakyat, kepala daerah hanya akan menjadi "boneka" partai politik.

"Jika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka loyalitas kepala daerah bukan lagi kepada rakyat, melainkan kepada pemilik partai. Kita akan melihat 'pasar gelap' kekuasaan di mana suara dibeli di ruang-ruang tertutup tanpa bisa diawasi publik. Ini adalah karpet merah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lebih sistematis," ujar Radjasa Hazairin Lubis. jum’at (9/1)

Radjasa menambahkan bahwa FKMPP tidak akan tinggal diam melihat kedaulatan rakyat dilelang di meja legislatif. "Kami memperingatkan para pemangku kebijakan di pusat maupun daerah: jangan sekali-kali bermain api dengan suara rakyat. Mahasiswa Padang Lawas akan menjadi garda terdepan untuk melawan setiap upaya yang mencoba membungkam partisipasi publik dalam menentukan masa depan daerahnya sendiri."

FKMPP mendesak agar pemerintah tetap konsisten menjalankan Pilkada langsung sebagai satu-satunya cara untuk menjamin lahirnya pemimpin yang memiliki legitimasi moral dan politik yang kuat di mata masyarakat. (tim)