Langkat,-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat semakin hari semakin tidak nyaman bagi para pegawainya, baik itu ASN, PPPK maupun honorer.
Hal ini menjadi gunjingan di dalam dan di luar sistem pemerintahan. Lebih mirisnya lagi, hal ini mulai terjadi pada masa kepemimpinan oknum kadis berinisial Hen Tar.
Kuat dugaan bahwa oknum kadis pertanian sengaja membiarkan keresahan para pegawainya bahkan terindikasi menciptakan suasana tersebut.
Sudah sangat banyak isu miring menerpa oknum kadis pertanian perihal kepemimpinannya yang mengedepankan manajemen konflik.
Baik itu konflik internal maupun eksternal. Pada tahun anggaran (2023/2024), oknum Hen Tar diduga mencoba bermain-main dengan uang rakyat pada saat memberikan program swakelola sumur dangkal dan jalan usaha tani.
Namun anehnya bukan hanya kepada kelompok tani, melainkan kepada salah satu oknum wartawan inisial MP.
Bahkan ada satu kelompok tani yang direkomendasikan oleh MP pada tahun 2023 mendapat bantuan kambing/Domba sebanyak 1 ekor jantan dan 9 ekor betina.
Namun setelah di telusuri Bantuan tersebut sudah tidak ada di kelompok tani hasil rekomendasi oknum wartawan inisial MP tersebut.
Kuat dugaan bahwa Kelompok tani PAYA GALONG kecamatan Babalan sudah menjadikan bantuan dari daerah itu hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Menurut sumber terpercaya dari banyak pegawai di dinas pertanian bahwa mereka merasa seperti diadu satu sama lain.
Yang lebih parahnya, banyak yang mengaku sengaja dibuat resah dengan berbagai macam permasalahan. Ada yang mengaku bahwa dia seperti di jebak untuk harus menjalankan kegiatan yang berujung masalah.
Salah satu aktivis Sumatera Utara ZA. Khair menagih janji Bupati Langkat yang disampaikan wakil bupati saat sidang laporan reses di gedung DPRD langkat beberapa waktu yang lalu.
Beliau menegaskan bahwa seluruh OPD yang tidak mendukung VISI dan MISI Bupati dan wakil bupati Langkat layak untuk menjadi catatan.
"Bupati Langkat jangan kebanyakan " OMON-OMON " kalau berani segera evaluasi semua OPD bermasalah.” Ungkapnya.
Kepala daerah yang lain udah banyak bertindak bahkan mencopot bawahan yang tidak bisa kerja.
Hal baik itu perlu dicontoh Bupati Langkay, itu salah satu gunanya kunker, studi banding dan lain sebagainya.
“Kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrasi (AMPIBI) Sumut sangat menyesalkan apabila masih saja bapak "OMON-OMON" tanpa bukti dan tidak segera menindak tegas semua pembantu bapak (OPD).” Ujar ZA Khair.
Yang tak tahu kerja terutama oknum kadis pertanian yang dikhawatirkan menjadi duri dalam daging.
Baperjakat juga seharusnya segera bertindak, utamakan kepentingan dan keresahan pegawai pak ketua BAPERJAKAT, jangan lebih fokus dengan jabatan keluarga saja.
AMPIBI Sumut juga akan melaporkan demi mendesak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan Negeri Langkat.
Hal ini di lakukan agar segera menelusuri dugaan RAIB nya bantuan ternak terhadap kelompok tani PAYA GALONG kecamatan Babalan tersebut."(TIM)
0 Komentar